fajarnews

Hindari Pungutan, Disdik Diminta Data Ulang Siswa

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 24 Januari 2017 | 12:00 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- TerkaitPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang revitalisasi komite sekolah, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, H. Doddy Ariyanto mengatakan, untuk menghindari terjadinya pungutan di sekolah, dirinya menyarankan agar Dinas Pendidikan (Disdik) mendata ulang siswa yang dibagi dalam tiga kategori siswa tak mampu, menjelang tak mampu dan mampu. 

"Selain itu juga Disdik juga harus memetakan mana pelajar yang berasal dari kota dan kabupaten. Data tersebut nantinya akan dibuat kebijakan dalam mencari dana alternatif pendidikan, dan yang paling penting adalah tidak dibagi rata beban pendidikan, dipukul secara rata kepada orangtua," kata Doddy kepada fajarnews.com, Senin (23/1).

Ia mengungkapkan, pengelolaan pendanaan pendidikan itu alangkah baiknya dilihat data base-nya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. "Nah hal itu jauh dari bahasa pungli, Disdik buat aturan terkait porsi pembiayaan pendidikan. Bahkan komite sekolah harus buat kos biaya pendidikan selama satu tahun," tuturnya. 

Ia menjelaskan, terkait kategori mampu, maka orangtua harus memberikan sumbangan atau bantuan. Sedangkan menjelang tak mampu bisa dibicarakan sejauhmana kemampuan untuk menyumbang dan terakhir tak mampu nanti bisa dibiayai pemda.

Ia mencontohkan, misalkan pengadaan komputer, maka orangtua kota dan kabupaten dikumpulkan untuk membahas anggaran atau pengeluaran biaya selama satu tahun. "Komite sekolah bisa bicara data kemampuan ekonomi pembiayaan. Dan saya yakin pungli bisa hilang dari situ, contohnya minta partisipasi bapak/ibu terkait memenuhi kebutuhan x rupiah, dan baru ada x rupiah," ucap Doddy. 

Ia menilai Disdik tidak memiliki data ril, siswa yang mampu, menjelang tak mampu dan tak mampu. Posisinya masalah pendanaan pendidikan ada satu sikap beda, sehingga diperlukan penyamaan persepsi. "Komite sekolah sebagai bentuk perwakilan suara, pendapat dari seluruh orangtua siswa. Sehingga harus memberikan kebijakan agar tak merugikan bagi orangtua pelajar," imbuhnya. 

Ia berpendapat, revitalisasi komite sekolah ini tentu bisa merefresh kembali pengurus, karena ada anggota baru. Hal ini tentu berupaya untuk memperbaiki peningkatan sekolah itu sendiri.  Saat dikonfirmasi terkait komite sekolah berisi 50 persen dari tokoh masyarakat, 30 persen pakar pendidikan dan 30 persen wali murid. Menurutnya, formasi itu dibentuk sangat objektif dalam mencari pendanaan pendidikan jauh, karena berbagai elemen masuk. 

Bahkan dirinya menyarankan agar 30 persen warga tak mampu itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu 10 persen orang mampu, dan 20 persen orang tak mampu. "Selain itu harus ada tokoh masyarakat dan pakar pendidikan sebagai kunci dalam sebuah kebijakan. Jadi adanya tokoh masyarakat dan pakar pendidikan serta orangtua tentu bisa mencari dana pendidikan melalui CSR, BOS, orangtua dan perusahaan," terang Doddy. 

Ia juga mengusulkan agar pembukaan pengurus komite sekolah dibuka secara luas, dengan catatan harus warga kota. "Tak perlu khawatir cari pakar pendidikan karena kita punya dua universitas besar di Cirebon," pungkasnya. 

WINARNO

 

Loading Komentar....