fajarnews

Uniku Beri Penyuluhan Hukum Warga Binaan Lapas

Redaksi : Andriyana | Senin, 5 Juni 2017 | 23:27 WIB

SOPANDI
Kepala Lapas Kelas II A Kuningan Gumelar (tengah) menyambut baik penyuluhan hukum yang dilaksanakan Fakultas Hukum Uniku

Fajarnews.com, KUNINGAN - Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Kuningan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Kuningan.

Penyuluhan hukum itu mengangkat tema “Mewujudkan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Masyarakat yang Berkeadilan”. Hadir sebagai naraumber yaitu Haris Budiman selaku Dekan Fakultas Hukum dan Suwari Akhmaddhian selaku Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Uniku.

Selain itu hadir juga Kepala Lapas Kuningan Gumelar didampingi para pejabat lapas, dan para tahanan yang berjumlah kurang lebih 60 orang.

Dalam sambutannya Gumelar mengapresiasi acara itu. Dia mengaku, seluruh keluarga besar atau jajaran lapas merasa terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Lebih lagi, antara lapas dan Uniku sudah menjalin kerjasama yang jelas.

“Ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama kami, antara Lapas dengan Fakultas Hukum Uniku. Dengan adanya penyuluhan hukum seperti ini kami sangat terbantu,” kata Gumelar belum lama ini.

Gumelar berharap, bantuan hukum yang diberikan kepada para warga binaannya itu mampu memberikan arahan dan bimbingan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur. Menurutnya, hal itu penting dilakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Lebih lagi kegiatan itu diberikan secara gratis.

“Siapapun masyarakat atau warga negara, wajib menerima perlindungan hukum. Karena itu, kegiatan ini kami nilai sangat tepat,” tuturnya.

Senada dengan Gumelar, Dekan Fakultas Hukum Uniku Haris Budiman menegaskan, penyuluhan hukum merupakan salah satu cara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Pihaknya inisiatif melaksanakan hal itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara, khususnya warga binaan di lapas tersebut.

Dia menerangkan, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Uniku yang dikelolanya sudah terakreditasi Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Karena itu, selain memberikan penyulhan hukum, pihaknya siap memberikan bantuan hukum bagi para tahanan yang tidak mampu secara cuma-cuma atau gratis.

“Kami sudah terakreditasi. Kegiatan seperti ini dibiayai oleh Negara. Karena itu kami tidak akan menerima bayaran apapun dalam memberikan bantuan hukum ini. Bantuan kami sifatnya gratis,” kata Haris.

SOPANDI

Loading Komentar....