fajarnews

Langgar Aturan PPDB Bakal Disanksi

Redaksi : Andriyana | Selasa, 20 Juni 2017 | 23:37 WIB

Fajarnews.com, CIREBON - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cirebon, Jaja Sulaeman menegaskan bahwa pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 tidak terjadi lagi sekolah kelebihan peserta didik atau rombongan belajar (rombel). 

Untuk itu, Kadisdik meminta agar seluruh steakhokder turut membantu menjalankan pelaksanaan PPDB sesuai aturan. Dirinya pun meminta masyarakat agar tidak memaksakan kehendak.

“Apabila masih terjadi pelanggaran, nanti akan dikenakan sanksi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kenapa bisa pelanggaran terjadi dan riwayat pelanggaran seperti apa,” kata Jaja saat ditemui fajarnews.com usai seleksi calon kepala (Cakep) SMPN di SMPN 6 Kota Cirebon, Selasa (20/6).

Apabila terjadi pelanggaran, kata Jaja, pihaknya akan memanggil orang itu untuk menggali persoalannya seperti apa. Setelah itu baru akan diberikan teguran apakah secara lisan, tertulis atau sanksi lainnya. 

Selain pemberian sanksi dari PNS, lanjut dia, ada larangan dan sanksi PPDB ketika pejabat itu melanggar yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung. 

“Dan nomor 2 menyebutkan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundangan-undangan,”ucapnya. 

Karena itu, dirinya berharap semoga tak ada yang melanggar, karena pelaksanaan PPDB ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan. “Kita akan berupaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran,” tuturnya. 

Adapun sosialisasi PPDB akan memanggil seluruh lurah dan camat untuk berkumpul di Aula Disdik pada esok hari (Rabu, ini) terkait ketentuan dan peraturan PPDB SD dan SMP yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 25 tahun 2017. 

Ia menambahkan, para lurah diharapkan bisa memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran dan berharap lurah itu bisa mensosialisasikan ke RW/RT dan masyarakat tentang aturan Perwal Nomor 25 Tahun 2017

“Para lurah nanti bisa memberitahukan tentang SMPN yang berada di wilayahnya tersebut. Atau masyarakat juga bisa datang ke sekolah untuk menanyakan kelengkapan administrasinya," tandasnya.

WINARNO

Loading Komentar....