fajarnews

Dewan Pendidikan Kota Cirebon Dukung Pembukaan SMATER

Redaksi : Andriyana | Selasa, 15 Agustus 2017 | 23:33 WIB

Fajarnews.com, CIREBON - Dewan Pendidikan Kota Cirebon mendukung langkah Gubernur Jawa Barat untuk membuka SMA Terbuka atau SMATER di Kota Cirebon. Sebab, dibukanya SMATER merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga metode pembelajaran daring atau online sangat diperlukan, dimana saat ini adalah zaman modern.

“Orang dengan teknologi bisa mudah melakukan aktivitasnya. Begitu juga dengan adanya SMATER yang berbeda sistemnya dengan pembelajaran di sekolah formal, karena banyak melalui online,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, H Hediana Yusuf kepada fajarnews.com, Selasa (15/8).

Ia menyatakan, dalam dunia pendidikan harus ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Dengan adanya teknologi seperti HP, tentu belajar tidak hanya terpaku di kelas saja, tapi bisa di mana-mana.

“Itulah hebatnya dan tidak menutup kemungkinan bangunan sekolah ini bisa tinggal kenangan, karena semua orang akan belajar dengan internet atau sebagai sekolah jarak jauh,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sebetulnya sangat memungkinkan SMATER diterapkan di Kota Cirebon, akan tetapi jangan melihat perekonomiannya rendah. Dan tak ada batasan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), ekonomi rendah, daerah tertinggal, karena mereka di sana belum tentu memiliki peralatan teknologi seperti laptop maupun HP.

Saat disinggung terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Cirebon yang tinggi, jadi tak wajib dibuka SMATER, Hediana Yusuf  justru kurang sepakat, karena hal itu akan mengikuti peradaban dunia. “Ini zaman sudah berbeda, saya kira bisa saja semua daerah membuka SMATER untuk memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan zaman,” tutur dia.

Di tempat berbeda, Kepala SMA Taman Siswa (Tamsis) yang juga ingin membuka SMATER, Sugiarto menyatakan, sesuai dengan aturan dibukanya SMATER harus melihat angka APK-nya dibawah 50 persen. Sedangkan di Kota Cirebon ini APKnya sudah mencapai angka 95,95 Persen.

“Itu sebetulnya gak boleh, kalau APK-nya sudah mencapai angka tersebut. Jadi di Kota Cirebon ini tidak harus adanya SMATER itu,” ucapnya.

Melihat hal itu, dirinya bersama 10 orang perwakilan Kepala SMA swasta telah melaporkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tentang masalah SMATER di Kota Cirebon. Karena menurutnya dikhawatirkan bisa mendorong siswa tidak diterima di negeri untuk masuk SMATER. “Sedangkan sampai saat ini jumlah siswa SMA-SMA swasta masih minim,” imbuh dia.

Ia mempertanyakan, kenapa tidak memperjuangkan sekolah swasta, tapi justru malah membuka sekolah baru. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan dulu peningkatan jumlah siswa di swasta, karena di swasta sendiri ada sekolah yang berkualitas dan berprestasi.

Ia juga kecewa dengan kinerja dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN di Kota Cirebon yang lebih mengutamakan sekolah negeri dibandingkan perhatian kepada sekolah swasta sendiri. Sehingga SMA swasta sekarang jalan sendiri dalam memperjuangkan jumlah siswa di setiap sekolah pasca dilaksanakannya PPDB.

“Tujuan kami datang ke Disdik Provinsi Jabar juga bermaksud untuk mempertanyakan pelaksanaan hasil PPDB SMA/SMK, karena kami anggap banyak penyelewenagan buktinya sampai saat ini tidak membuat jumlah siswa bertambah, khususnya bagi sekolah swasta," tandasnya. 

WINARNO

Loading Komentar....