fajarnews

SMAN dan SMKN Diperbolehkan Minta Sumbangan ke Orangtua Murid

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 26 Agustus 2017 | 08:15 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengeluarkan surat edaran untuk memperbolehkan SMA/SMK di Jabar termasuk Kota Cirebon untuk meminta sumbangan kepada orangtua murid.

Hal itu guna memenuhi biaya di sekolah tersebut dengan catatan pihak sekolah harus meminta persetujuan dengan orangtua dan komite sekolah. 

Dalam Surat Edaran Nomor 422.4/23164-Set.Disdik perihal pembiayaan pendidikan pada SMA, SMK dan juga sekolah luar biasa di Jabar tertanggal 12 Juli 2017 itu disebutkan bahwa sekolah menengah berhak meminta sumbangan kepada orangtua murid, tapi sekolah tak memperbolehkan meminta sumbangan kepada orangtua yang kurang mampu. 

Hal itu diungkapkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Kota Cirebon, H Suroso saat ditemui fajarnews.com di ruang kerjanya, Jumat (25/8).

“Satuan pendidikan dapat melaksanakan pembiayaan pendidikan dari orangtua yang didasarkan kepada perencanaan investasi atau operasi yang jelas serta dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu standar nasional pendidikan,” kata H Suroso. 

Ia menjelaskan, perencanaan dalam investasi atau operasi tersebut harus diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, dimusyawarahkan melalui rapat komite. “Dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan,” imbuhnya. 

Selain itu kata Suroso, satuan pendidikan dilarang meminta sumbangan kepada orangtua yang kurang mampu secara ekonomi. Juga mengaitkan pembiayaan pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar dan kelulusan peserta didik. 

Lebih lanjut dia mengatakan, satuan pendidikan dapat menerima sumbangan atau biaya pendidikan yang bersumber dari donatur, dunia usaha, industri, alumni, masyarkat, dan orangtua murid yang mampu secara ekonomi yang dijalani melalui komite sekolah. 

“Besaran sumbangan biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan pemberi sumbangan masing-masing. Bagi peserta didik yang orangtuanya tak mampu memberikan sumbangan, tetap berhak mendapatkan perlakuan akademik yang sama,” bebernya. 

Ia menuturkan, satuan pendidikan dilarang melakukan pemaksaan terhadap orangtua dan masyarakat. Kemudian, tak bisa digunakan pula untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

“Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan anggaran dilakukan oleh pengawasan satuan pendidikan dibawah koordinasi kepala balai,” tambahnya. 

Ia membeberkan, kalau namanya infaq dan sodaqoh itu pemberiannya terserah kepada yang menginfaq. Kalau yang namanya pungutan itu sepihak, tetapi kalau sumbangan itu hasil kesepakatan antara yang punya program (sekolah) dengan yang mau memberikan pendanaan atau orangtua.

“Kalau orangtua tak mendukung, ya sudah tak apa-apa. Jadi saat rapat nanti program kita tawarkan kepada orangtua. Jadi sumbangan ini jelas tak melanggar undang-undang ataupun peraturan, bahkan Mendikbud membolehkan asalkan bentuknya sumbangan,” ucapnya. 

Saat ini kata dia, SMA/SMK mendapatkan sumber pembiayaan hanya dari pemerintah pusat sekitar Rp 1,4 juta dan ditambah provinsi sekitar Rp 500 per siswa.

Jadi total keseluruhan sekitar Rp1.900.000,-. Anggaran tersebut tentu sangat kurang untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. 

“Jadi peran serta masyarakat diperbolehkan, dan pak menteri sudah menyampaikan asalkan bentuknya jangan pungutan,” tandasnya. (Winarno)

 

Loading Komentar....