fajarnews

Baru 11 Persen LKP yang Terakreditasi

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 28 Agustus 2017 | 08:15 WIB

Winarno
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemendikbud RI, Yusuf Muhyiddin.*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), Yusuf Muhyiddin menyebutkan, hanya sekitar 10-11 persen Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se-Indonesia yang sudah terakreditasi.

Dari sekian persen tersebut LKP yang telah terdaftar didominasi bidang komputer. 

“Seluruh Indonesia baru 10-11 persen yang sudah terakreditasi. Karena itu, kami akan terus mendorong LKP lainnya untuk menata dan meningkatkan kualitasnya dengan mengajukan akreditasi,” kata Yusuf saat ditemui fajarnews.com usai menghadiri kegiatan ulang tahun (Ultah) LKP Mahardika ke-17 di STIKes Mahardika, Sabtu (26/8).

Ia membeberkan, prosentase LKP yang terakreditasi tersebut kebanyakan dari Kurus Komputer, Bahasa Inggris, Tata Busana, dan keempat diisi LKP Tata Rias Pengantin. Untuk itu, pihaknya tak bosan-bosannya mengingatkan LKP agar segera mengajukan akreditasi. 

Saat disinggung alasan LKP masih sedikit yang telah terakreditasi, Yusuf menjelaskan, sejumlah LKP tersebut masih belum tertarik untuk akreditasi. Sebab, mereka tak memandang akreditasi itu bagian terpenting sehingga digelar hanya seadanya saja. 

“Padahal banyak pula kursus yang ada cukup bagus, tapi belum terakreditasi. Jadi saya sangat menyayangkan hal tersebut,” tuturnya. 

Padahal, lanjut dia, ketika pihaknya akan bekerjasama secara internasional dengan lembaga pendidikan non formal dari berbagai Negara, tentunya akan mengambil LKP yang sudah terakreditasi dan idealnya minimal akreditasi B. 

Ia mengaku, setiap daerah di Indonesia tentu memiliki LKP yang bagus dan ada pula yang kurang. Hal tersebut tentu bisa diukur melalui lomba, prestasi, akreditasi, hingga lulusannya.

“Kami mengucurkan anggaran dengan berbagai program, ada yang Rp30 juta hingga Rp 5 juta tergantung program yang ditawarkan,” ujarnya. 

Saat disinggung terkait anggaran untuk LKP, kata dia, bidang yang dikelolanya tersebut diberi anggaran oleh pemerintah sekitar Rp300 miliar.

Dari anggaran tersebut mayoritas diambil dari program pendidikan kecakapan kerja, kecakapan perusahaan, peserta khusus di industri, uji kompetensi, dan bantuan sarana praktek khusus. 

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, saat ini kondisi LKP pun sangat bervariasi kondisinya, karena ada yang baik dan ada pula yang belum baik. Artinya, lembaga yang baik itu tentu harus layak dan memenuhi standar pemerintah, serta memiliki lulusan yang dibutuhkan di bidang usaha. 

“Kurang baiknya maka kami akan terus mendorong dan bina kinerja mereka. Bina dengan berbagai program yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Non Formal dan PAUD Disdik Kota Cirebon, Agus Muharam mengkalim, pihaknya selalu mengadakan pembinaan kepada seluruh LKP di Kota Cirebon.

Bahkan, bukan hanya pembinaan saja akan tetapi membangkitkan mereka untuk terus meningkatkan mutu dan kualitasnya, sehingga bisa mencetak lulusan yang mandiri dan dibutuhkan di dunia kerja. 

Ia menyebutkan, sedikitnya ada sekitar 98 LKP di Kota Cirebon. Namun dirinya sangat prihatin kepada LKP, karena pemerintah masih sedikit memberikan anggaran dibandingkan dengan pendidikan formal. 

Menurutnya, saat ini bantuan selalu diberikan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih sedikit memberikan perhatian kepada mereka. Sebab, hanya Rp 2,2 miliar saja dan anggaran tersebut digunakan untuk PAUD dan PKBM. 

“Jadi masih sedikit anggaran untuk LKP. Mudah-mudahan kedepan pemerintah bisa membantu untuk peningkatan mutu, kualitas pendidikan non formal hingga pengajuan akreditasi,” tukasnya. (Winarno)

Loading Komentar....