fajarnews

Komite Sekolah Dilarang Pungut Dana Wali Murid

Redaksi : Andriyana | Rabu, 6 September 2017 | 23:25 WIB

WINARNO
Kadisdik Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman (berdiri) menyampaikan soal Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah di Aula STIKes Mahardika, Rabu (6/9).

Fajarnews.com, CIREBON- Dewan Pendidikan Kota Cirebon mensosialisasikan Peraturarn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Hal itu mereka lakukan dengan mengundang seluruh Komite Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs se-Kota Cirebon di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mahardika, Rabu (06/09).

Dalam diskusi panel tersebut Dewan Pendidikan mendatangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman sebagai pembicara dan dua pakar pendidikan yakni Prof Dr H Adang Jumhur, M.Ag dan Drs Adang Sudarman sebagai panelis.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, H Hediyana Yusuf mengatakan, diskusi panel itu sengaja dilaksanakan untuk sosialisasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Kemudian juga untuk merevitalisasi struktur kepengurusan semua komite yang ada, sehingga sesuai dengan permen tersebut.

“Diskusi panel ini digelar tentu kita punya target. Targetnya adalah setelah Permendikbud 75 tahun 2016 ini dikeluarkan, mulai tahun depan pengurus komite di semua sekolah sudah mengikuti aturan baru ini,” jelas Hediyana Yusuf kepada fajarnews.com, Rabu (6/9).

Ia menerangkan, beberapa aturan yang harus segera diterapkan di semua kepengurusan komite sekolah diantaranya adalah komposisi pengurus. Menurut permen tersebut, pengurus komite di suatu sekolah tidak boleh berisikan beberapa unsur seperti tidak diperbolehkan seorang wakil rakyat, tidak boleh seorang anggota partai politik (parpol) dan beberapa unsur lain yang poin-poinnya disebutkan dalam butir-butir Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

“Harapan kami saat ini, komite sekolah itu punya fungsi pengawasan, sama dengan kita Dewan Pendidikan. Jadi sudah saatnya komite sekolah bangkit, benar-benar menjadi sebuah lembaga mandiri yang memiliki fungsi kontrol yang kuat,” ujarnya.

Ia menegaskan, poin yang urgen dalam Permendikbud tersebut adalah larangan komite sekolah menghimpun dana dari orang tua siswa atau wali murid serta para siswa.

“Dalam bentuk dan alasan apapun itu tidak dibenarkan dan jika ditemukan, itu sudah masuk kategori pungli dan di sana sudah menjadi kewenangan tim saber pungli untuk bertindak,” tegasnya.

Sementara itu Kadisdik Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman menyampaikan, Peraturan Menteri yang dikeluarkan pada bulan Desember tahun 2016 lalu tersebut memang seharusnya segera diterapkan. Semua sistem komite sekolah yang ada harus disesuaikan dengan aturan baru yang tercantum di dalamnya.

“Peran orang tua harus benar-benar mendukung pembentukan karakter setiap peserta didik. Terutama ketika di rumah dan itu sesuai dengan nafas dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016, sehingga memang harus segera direalisasikan dan diterapkan,” pungkasnya.

WINARNO

Loading Komentar....